Tampilkan postingan dengan label Ekspor&Import. Tampilkan semua postingan

Rabu, 01 Juli 2015

API( angka pengenal import )

Kartu API

API yang merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir adalah salah satu perizinan yang disyaratkan bagi importir untuk melaksanakan impor barang ke Indonesia.

Contoh form kartu API format lama.

Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan impor. Kebijakan mewajibkan API diberlakukan untuk menghindari penyalahgunaan kegiatan impor dan berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya. Untuk itu API sudah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/KP/XII/84. Empat tahun kemudian, keputusan tersebut mengalami penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/KP/XI/88.

Namun,mengingat kecenderungan perkembangan importir yang terus meningkat, plus maraknya kasus kejahatan importir, tanggal 5 Oktober 1999 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mencabut dan mengganti kedua keputusan tersebut dengan nomor: 550/MPP/Kep/10/1999. Keputusan nomor terbaru ini merupakan penyempurnaan dari keputusan sebelumnya yang dinilai kurang lengkap. Untuk itulah dikeluarkan keputusan terbaru yang berisi ketentuan-ketentuan API. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperketat tertib administrasi serta meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen agar semakin baik, efektif serta efisien.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan peraturan terbaru tentang Angka Pengenal Importir (API) melalui PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API). Klik disini untuk membaca Permendag nomor 27 tahun 2012 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Contoh model format kartu Angka Pengenal Importir terbaru.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 550/MPP/Kep/10/1999 pada point 'ketentuan umum' disebutkan, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor. Selanjutnya disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang. Sehingga kegiatan perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki API.

Pengimporan barang tanpa API hanya dapat dilakukan melalui instansi atau lembaga swasta, badan internasional atau yayasan dengan catatan untuk kepentingan pribadi dan tidak diperdagangkan untuk umum. Itupun baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri atau pejabat yang bersangkutan. Pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau oleh cabang perwakilannya, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.

Disebutkan dalam keputusan tahun 1999, API terdiri dari dua macam yaitu Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). API-U wajib dimiliki oleh semua perusahaan dagang yang melakukan impor. Sedangkan API-P wajib dimiliki setiap perusahaan industri di luar PMA/PMDN.

Syarat Memperoleh API

Seperti yang telah disebutkan tadi, Keputusan tahun 1999 merupakan penyempurnaan keputusan sebelumnya. Kalau dalam keputusan yang lama tidak disebutkan secara rinci persyaratan memperoleh API, maka dalam keputusan tahun 1999 pada bab III terdapat tata cara dan persyaratan memperoleh API.

Dalam bab III pasal 8 disebutkan sebagai berikut; API diterbitkan oleh kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) (kini telah berganti nama menjadi Kementerian Perdagangan atau disingkat Kemendag) atas nama Menteri di Kantor Pusat perusahaan berdomisili. Setiap Perusahaan Dagang hanya berhak memiliki satu API-U dan setiap Perusahaan Industri hanya berhak memiliki satu API-P; Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri adalah setiap bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa syarat untuk memperoleh API-U adalah sebagai berikut:

Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Deperindag dengan surat tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Kandep) dengan melampirkan;
Mengisi formulir yang disediakan cuma-cuma oleh Kandep / BKPM (klik disini untuk mendownload formulir API dari BKPM);
Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya (asli/bukan foto kopi)
Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) pengurus perusahaan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (asli);
Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP); Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari kantor kecamatan apabila kantor milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila menyewa tempat/kontrak (surat asli);
Copy perjanjian sewa/kontrak tempat usaha yang masa kontraknya minimal 2 tahun;
Referensi Bank Devisa (asli);
Pas foto pengurus dua lembar ukuran 2 X 3; dan Foto Copy KTP pengurus.

Sedangkan untuk memperoleh API-P, prosedur dan syaratnya sama dengan memperoleh API-U. Uraian selanjutnya, masih dalam Bab III (pasal 10) menjelaskan, Kepala Kandep setempat selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan formulir isiannya, telah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan. Pemeriksaan di lapangan itu dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dua orang pegawai Kandep dimana Kantor Pusat perusahaan tersebut berdomisili.

Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Kandep atau Pelaksana Tugas Kepala Kandep dan seorang pegawai dari Kandep yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Berita Acara tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari kerja harus sudah disampaikan oleh Kepala Kandep atau Pelaksana Tugas Kepala Kandep kepada Kepala Kanwil (dalam hal ini Kanwil Deperindag).

Seterusnya Kepala Kanwil dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja terhitung sejak menerima BAP sudah menerbitkan API atau menolak permohonan, tergantung persyaratan pemohon. Persyaratan yang paling penting yaitu alamat yang dicantumkan dalam API harus persis sama dengan alamat sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang disertakan (formulir isian, akte notaris, dll) kecuali copy KTP. Seandainya Kepala Kanwil menolak permohonan API, Kepala Kanwil mengeluarkan surat penolakan untuk kemudian disampaikan kepada pemohon dengan surat tembusan kepada Kepala Kandep.

Masa Berlaku API

API mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm, dan dicetak di atas kertas tebal dengan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan. API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda. Nomor API terdiri dari 9 digit dengan perincian; 2 digit di depan merupakan nomor kode propinsi, 2digit berikutnya adalah nomor kode Kabupaten/Kota Madya, sedangkan 5 digit di belakangnya adalah nomor urut API yang diterbitkan.

Hal tersebut dijelaskan dalam keputusan Menteri Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 Bab III pasal 12. Ini tidak termuat dalam keputusan terdahulu. Pada bab selanjutnya yaitu Bab IV diuraikan masa berlaku API dimana disebutkan bahwa masa berlaku API adalah lima tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API tersebut. Ketentuan tersebut sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Nomor 1460/Kp/XII/84 Bab II Pasal 3, ayat 3, dimana disebutkan ‘Masa berlaku API adalah lima tahun dan dapat diperpanjang’. Kemudian masa berlaku ini mengalami perubahan yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/Kp/XI/1988. Keputusan ini menyatakan bahwa “Masa berlaku API adalah tak terbatas selama perusahaan yang dimilikinya masih menjalankan kegiatan usaha”.

Sejak dikeluarkan keputusan tersebut API berlaku seumur hidup. Namun,seiring dengan perkembangan perekonomian termasuk di dalamnya masalah ekspor impor dan banyaknya keluhan instansi terkait dan masyarakat tentang importir, pemerintah segera merevisi ketentuan tersebut sekaligus menyempurnakan ketentuan lainnya dalam keputusan tahun 1999 yang telah disebutkan di atas. Diharapkan masa berlaku lima tahun ini dapat menertibkan sistim administrasi dan meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen, dengan catatan pemegang API memenuhi kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri No. 550/MPP/Kep/10/1999, Bab V pasal 14.

Ketentuan tentang kewajiban pemegang API adalah: Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun. Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan juga wajib dilaporkan kepada Kepala Kanwil. Hal lain yang wajib dilaporkan adalah penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian API asli. Dan setiap perubahan tersebut jika telah dilaporkan, Kepala Kanwil wajib menggantinya dengan API baru.

Ketentuan kewajiban tersebut juga merupakan penyempurnaan dari ketentuan tentang kewajiban pemegang API dalam Keputusan tahun 1984. Disana disebutkan pemilik API wajib melaporkan kegiatan usaha impornya hanya jika diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang. Dalam keputusan ini tidak disebutkan kewajiban memberi laporan sehubungan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. Sedangkan tentang penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor ketentuannya sama dengan keputusan tahun 1999.

Karena keputusan yang dibuat tahun 1999 merupakan keputusan yang lebih disempurnakan, maka dalam Bab VI, pasal 16 tercantum tentang Pembaharuan API. Ketentuan ini berbunyi sebagai berikut: API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini, wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini; APIS Umum dan APIS Produsen diperbaharui menjadi API-U dan API-P. Yang dimaksud APIS adalah Angka Pengenal Importir Sementara yang merupakan tanda pengenal sebagai importir sementara. Selanjutnya dijelaskan bahwa pembaharuan API wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat persyaratan memperoleh API). Selain itu, pada pengurusan pembaharuan API wajib mengembalikan API asli. Masih dalam bab dan pasal yang sama, disebutkan bahwa API yang tidak diperbaharui sampai batas waktu selambat-lambatnya enam bulan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sanksi Pelanggaran Terhadap Ketentuan API

Sebagaimana dalam ketentuan hukum, dalam keputusan API diuraikan mengenai sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran API. Dalam keputusan tahun 1984, terlihat ketentuan tentang sanksi lebih ringan dibanding ketentuan dalam keputusan tahun 1999. Keputusan tahun 1984, terdapat ketentuan tentang sanksi tertulis yang mengatakan, "Perusahaan pemegang API diberi peringatan tertulis apabila: Tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh Lembaga Arbitrasi yang disepakati kedua belah pihak, dan atau; Membatalkan atau tidak melaksanakan impornya kecuali karena keadaan memaksa di luar kemampuan (force majeur), dan atau; Tidak melakukan kewajiban, dan atau; Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Sedangkan dalam keputusan yang baru, tidak terdapat sanksi peringatan tertulis. Dalam Bab VII Pasal 17 Keputusan tahun 1999,sanksi langsung pada pembekuan API yang ketentuannya sebagai berikut: API dibekukan apabila perusahaan pemilik API:

Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan/atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan/atau
Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (tentang kewajiban).

Kemudian, dijelaskan bahwa API yang telah dibekukan dapat dicairkan jika pemegang API dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala kekuatan hukum yang telah melampirkan amar pengadilan, dan atau telah melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya dalam pasal 19 dijelaskan tentang pencabutan API, yaitu API dicabut apabila:

Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan/atau
Tidak melaksanakan kewajibannya (melaporkan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perubahan).

barang eksport-import

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor diatur dalam Permendag No. 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 44/2012”). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 44/2012, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor dengan alasan:

a. mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;

b. melindungi hak atas kekayaan intelektual;

c. melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;

d. merusak lingkungan hidup dan ekosistem; dan/atau

e. berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

Barang-barang yang dilarang untuk diekspor disebutkan dalam Lampiran Permendag 44/2012, dan barang-barang tersebut antara lain merupakan barang di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry, pertambangan, cagar budaya, dan barang yang masuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES Appendix I (Pasal 2 ayat [2] Permendag 44/2012). Eksportir dilarang untuk mengekspor barang-barang yang diatur Pasal 2 ayat (2) Permendag 44/2012 sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam lampiran (Pasal 3 ayat [1] Permendag 44/2012).

Contoh barang-barang yang dilarang untuk diekspor misalnya karet alam yang tidak memenuhi SNI, rotan dalam bentuk utuh, kayu simpai, anak ikan arwana, udang galah, pasir silica, serta pasir kuarsa, dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur barang-barang apa saja yang boleh diekspor. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada daftar barang yang dilarang dengan Permendag 44/2012, berarti barang-barang yang tidak disebutkan dalam lampiran Permendag 44/2012 boleh diekspor.

Kemudian, mengenai barang-barang apa saja yang dilarang atau diperbolehkan untuk diimpor, kita perlu melihat terlebih dahulu ketentuan Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (“Permendag 54/2009”). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag 54/2009 disebutkan bahwa Terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Perdagangan dalam menetapkan peraturan impor barang tertentu ditetapkan didasarkan pada pertimbangan (Pasal 7 ayat [2] Permendag 54/2009):

a. perlindungan keamanan;

b. perlindungan keselamatan konsumen;

c. perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan;

d. perlindungan lingkungan hidup;

e. perlindungan hak atas kekayaan intelektual;

f. perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;

g. perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; dan/atau

h. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui suatu barang boleh diimpor atau tidak, Saudara harus melihat ketentuan yang mengatur barang tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan larangan impor untuk barang tertentu misalnya

1. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52/M-DAG/PER/12/2010 dan No. PB.02/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia.

2. Kepmenperindag No 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

Contoh lainnya adalah larangan impor untuk Bahan Perusak Ozon yang disebutkan di dalam Lampiran I Permendag No. 03/M-DAG/PER/I/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang melarang ekspor dan impor barang tertentu, Saudara dapat pula mencari pada laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (www.kemendag.go.id)

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

2. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB.02/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor

pihak-pihak eksim

Pihak – Pihak Yang Berkaitan Dalam Proses Ekspor – Impor – Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, dalam aktivitas ekspor impor banyak pihak yang berkepentingan, untuk itu kita coba membahas siapa saja pihak – pihak yang berkepentingan dan berkaitan dalam aktivitas perdagangan ekspor impor. Kita akan mengambil contoh aktivitas ekspor impor di negara Indonesia, berikut diantaranya :

Pihak - Pihak Yang Berkaitan Dalam Ekspor Impor

Eksportir / Seller / Penjual, Yaitu pihak yang menjual barang kepada importir (buyer) di luar negeri

Importir / Buyer / Pembeli,Yaitu pihak yang membeli barang dari eksportir (seller) dari negara lain.

Mediator (Broker), Yaitu pihak yang menjadi perantara antara eksportir dan importir dalam melakukan transaksi ekspor impor. Dalam beberapa kondisi, terkadang eksportir dan importir memerlukan jasa perantara / mediator. Pada umumnya mediator berfungsi untuk membantu eksportir dan importir dalam melakukan transaksi.

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan laut atau sebaliknya. Di Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda transportasi truck atau kereta api.

EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara), Serupa dengan EMKL, perusahaan EMKU merupakan pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan udara atau sebaliknya.

PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan), Merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait di dalamnya.

Bea Cukai (Customs), Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor – impor, memungut bea masuk, bea keluar, serta pajak dalam rangka ekspor maupun impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Carrier (Shipping Line, Air Line, Freight Forwarder). Carrier dalam bahasa umum bisa diartikan sebagai pengangkut. Dalam praktek ekspor impor, sebutan carrier biasanya ditujukan bagi perusahaan atau moda transportasi yang bertugas mengangkut barang ekspor impor dari pelabuhan muat menuju ke pelabuhan tujuan (port to port). Perusahaan carrier biasanya adalah Shipping Lines, Air Lines, atau Freight Forwarder.

Port atau Pelabuhan Laut / Udara. Merupakan suatu terminal tempat dimuat / di bongkarnya barang ekspor impor dari atau ke sarana pengangkut.

Bank, merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas untuk memfasilitasi pembayaran internasional.

Asuransi, merupakan pihak yang ditunjuk oleh eksportir atau importir sebagai penanggung risiko dalam ekspor impor.

Surveyor, Dalam perdagangan ekspor impor, Surveyor bertugas “memastikan” kondisi (kualitas dan kuantitas) barang sesuai dengan yang diminta oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan cara melakukan inspeksi dan kemudian menerbitkan sertifikat. Salah satu perusahaan Surveyor yang cukup populer di Indonesia adalah SUCOFINDO.

Selain instansi – instansi diatas masih banyak instansi yang berkaitan dengan aktivitas ekspor impor seperti kementerian perdagangan, kadin, kedutaan asing, dll.

syarat ekspor import

Syarat yang harus dipenuhi dalam proses ekpor-import

Kegiatan Ekspor Impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di negara kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional.
Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat.
Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor impor, baik dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan di lapangan.
Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita memahami pengertian ekspor impor.

Pengertian impor menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean.
Pengertian ekspor menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dimana barang yang dimaksud terdiri dari barang dari dalam negeri (daerah pabean), barang dari luar negeri (luar daerah pabean), barang bekas atau baru.

Di dalam kegiatan ekspor impor, maka diperlukan perijinan sebagai berikut :
Persyaratan impor:

Mengajukan dan mengisi formulir dengan melampirkan :
- Copy Akte Pendirian Perusahaan yang te-legalisir.
- SIUP
- Domisili Perusahaan
- NPWP
- Neraca Awal
- Referensi bank yang bersangkutan
- Bukti adanya hubungan atau kontak dengan luar negeri, atau penunjukan agen (yang terdaftar di Deperindag)
- Tanda Daftar Perusahaan
Setelah data diperiksa dengan benar dan lengkap, Kanwil Deperindag menerbitkan API (Angka Pengenal Impor).

Persyaratan ekspor:

Surat Ijin Usaha (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi (Kanwil Deperindag), atau ;
Surat Ijin Usaha (SIU) oleh Departemen Tehnis atau Lembaga Pemerintah
Non Teknis lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan ;
Anda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kanwil Deperindag tingkat Propinsi.

Anda juga perlu memahami dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor impor, yaitu :
Dokumen impor :

RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)
PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
Manifest
Invoice
COO (Certificat of Origin)
D/0 {Delivery Order)

Dokumen ekspor :

Dokumen Utama :
- PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
- B/L (Bill of Lading) untuk angkutan laut
- Invoice
- Packing List
Dokumen Pelengkap :
- SKA (Surat Keterangan Asal) / COO (Certificateof Origin)
- – SM (Sertifikat Mutu)
- – LPS- E (Laporan Pemeriksaan Surveyor – Ekspor)

Ketika membahas Ekspor Impor, maka yang terlintas adalah Proses Kepabeanan serta Bea dan Cukai sebagai badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana di lapangan.
Bea dan Cukai jelas mempunyai peran dalam melancarkan arus barang, dokuman dan orang, tetapi disadari pula bahwa hal ini tidak hanya tanggung jawab Bea dan Cukai saja, melainkan juga seluruh pihak yang terlibat seperti PPJK (Pengusaha Jasa Kepabeanan), Exportir maupun Importir.

Pihak-pihak dalam Ekspor Impor

Written by Editor | October 18, 2007 | 2

Transaksi ekspor impor ternyata memiliki kompleksitas yang cukup besar, disamping peraturan antar negara yang harus dipahami, kredibilitas pihak pembeli/penjual yang harus diyakini, juga ada baiknya kita mengetahui pihak-pihak yang mungkin akan terlibat dalam transaksi ini. Mulai dari tahap negosiasi, eksekusi, maupun dalam operasional transaksi. lazimnya terdapat lebih dari 10 institusi/perusahaan yang bisa terlibat dalam kegiatan ekspor impor, diantaranya adalah :
1. Penjual (Exportir), bisa juga merupakan Agent dari Exportir atau juga Trading Company.
2. Pembeli (Importir), bisa juga merupakan Agent dari Importir atau juga Trading Company.
3. Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya sebagai fasilitator pembayaran, keuangan dan juga penjaminan (L/C & Bank Guarantee).
4. Asuransi, sebagai institusi penjaminan resiko
5. Maskapai Pelayaran (Shipping Company) atau Maskapai Penerbangan, bisa juga Agent-nya.
6. Freight Forwarder/EMKL/EMKU yang menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor.
7. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
8. Dirjen Bea Cukai (Customs), sebagai gerbang keluar masuknya barang.
9. Surveyor, sebagai lembaga survey apabila dibutuhkan/dipersyaratkan
10. Departemen Pemerintahan Terkait : Deperindag, Kadin, Depkes/Bpom, BKPM, Dirjen Pajak/KPKN dan Dirjen-dirjen di bawah DepKeu, Deptan/Karantina, Dephub Dll. untuk pembuatan Certificate of origin dan legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
11. Consulate, untuk legalisasi ke beberapa negara tertentu
12. Badan Sertifikasi Lainnya.
Pihak-pihak di atas biasanya terlibat tergantung dari keperluan transaksi ekspor impor tersebut, belum lagi ditambah pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat baik dalam regulasinya maupun institusinya, seperti antara lain :
- Bank Indonesia, untuk peraturan dan kebijakan di bidang keuangan dan perbankan diantaranya (penetapan Legal Lending Limit dan Monitor Lalu Lintas Devisa),
- Departemen Kehakiman, menyangkut legalitas transaksi dan lembaga peradilan apabila terjadi dispute antara pihak-pihak yang bertransaksi,
- Perusahaan Logistik & Transportasi (Trucking, Train Dll.) apabila pengiriman menggunakan combined transport.Dengan begitu banyaknya pihak yang terlibat, yang masing-masing mempunyai aturan dan kebijakan yang harus sesuai satu sama lain, bisa dibayangkan begitu kompeksnya permasalahan transaksi ekspor impor.
memang dari beberapa pihak, seperti pihak pemerintah sedang mengupayakan pelayanan untuk lebih menyederhanakan birokrasi yang selama ini menghambat dan menciptakan inefisiensi biaya, tapi wujud nyatanya masih kita tunggu.